FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- Ancaman klaster coronavirus desease 2019 (covid-19) di Sulsel menjadi atensi serius. Apabila tren kasus positif meningkat pelaksanaan pilkada terancam ditunda.
Ancaman penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Sulsel itu ditegaskan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah usai mencanangkan gerakan Trisula di Lapangan Karebosi, Kamis, 10 September.
Menurut Nurdin Abdullah, protokol kesehatan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pilkada. Karena itu, penekanan dan pencegahan kasus harus dimaksimalkan. Khususnya para pasangan calon yang ikut kontestasi politik lima tahunan ini.
Apabila kasus positif terus naik di suatu daerah, kata dia, khususnya yang melaksanakan pilkada maka tidak menutup kemungkinan proses tahapan bisa ditunda.
"Pemungutan suara bisa ditunda dengan alasan keselamatan rakyat. Kami harap pasangan calon baik wali kota/wakil wali kota serta bupati dan wakilnya mengedepankan keselamatan. Terutama keselamatan dari pandemi covid-19," bebernya.
Lebih jauh, ia menegaskan, saat tahapan pendaftaran calon, ada beberapa petahana mendapat peringatan langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Sanksi pun masih menanti, jika peringatan itu diabaikan.
Karena itu, mantan bupati Bantaeng dua periode ini, tak ingin ada peringatan yang kedua kalinya untuk para pasangan calon. Jangan sampai, kondisi pelaksanaan pilkada membuat tren kasus baru meningkat.
Apalagi penyebaran covid-19, menurutnya, sudah melandai. "Karena itu, penerapan protokol kesehatan menjadi bagian terpenting untuk mencegah penyebaran dan kasus baru," paparnya.
Berdasarkan data gugus tugas covid-19 tercatat ada 152 kasus positif baru, Kamis kemarin. Sehari sebelumnya, ada 51 kasus positif baru. Sementara posisi reproduksi efektif masih pada angka 0,99 atau di bawah 1.
Pakar Epidemologi Unhas, Prof Ridwan Amiruddin mengatakan, penundaan pilkada memang merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Penundaan akan dilakukan apabila tren kasus di daerah tertentu meningkat karena tahapan tak sesuai protokol kesehatan.
Makanya, ada kajian ulang tentang tahapan pelaksanaan. Meski sudah ada komitmen, faktanya protokol kesehatan masih sangat berat dilakukan. Terbukti saat pendaftaran, hingga proses lain yang saat ini sedang berjalan.
"Sulsel ini masih fase penanganan. Artinya belum aman-aman banget. Karena pertumbuhan kasus ada pada angka 0,9 sampai 1 persen. Artinya pilkada yang tak taat protokol kesehatan bisa meningkatkan tren kasus positif baru," bebernya.
Dijelaskannya, peningkatan kasus di beberapa daerah punya kecenderungan akibat kontribusi dari pilkada serentak. Jika tak bisa dikendalikan, opsinya diundur tahun depan atau ditunda pelaksanaannya hingga kondisi covid-19 bisa kembali melandai dan terkendali.
Apabila kasus meningkat, menurutnya, ancaman lain adalah pelaksanaan PSBB. Tetapi, ia melihat, kemungkinan terjadinya pembatasan di Sulsel lebih kecil ketimbang Jakarta. Pertimbangannya dari segi peningkatan kasus baru. "Di Jakarta kemarin bertambah 1.000 lebih kasus baru," jelasnya.
Jangan Ada PSBB
Diakui gubernur bergelar profesor ini, pihaknya tak ingin kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, juga kembali dilakukan di Sulsel. Sebab, PSBB ini sangat berat. Karena memberi dampak dan implikasi yang sangat besar untuk kehidupan sosial masyarakat setempat.
"Kami tak berharap ada PSBB berikutnya. Makanya gerakan Trisula menjadi lngkah pelacakan masif, pengujian secara agresif, dan edukasi pelaksanaan protokol kesehatan," jelasnya.
Ditambahkannya, dalam dua bulan terakhir, kasus covid-19 juga telah melandai. Kendati begitu, gerakan pencegahan akan terus dilakukan sampai ada vaksin. Pihaknya tak ingin terlena dengan tren kasus yang perlahan mulai menurun.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari menambahkan, Makassar tak akan kembali PSBB. Situasi Jakarta dan Sulsel berbeda. Selain masalah jumlah penduduk, penanganan covid-19 di Sulsel lebih terkendali.
Selain itu, upaya tracing masif juga dilakukan. Salah satunya dengan langkah Gerakan Trisula. Nantinya proses testing, akan dipusatkan di beberapa lokasi yang diketahui punya kontak erat untuk kasus Covid.
Pemeriksaannya tidak hanya di Kota Makassar. Juga, di kabupten dan kota lainnya. "Hotel program duta covid-19 juga mulai berkurang. Sekarang sisa dua yang digunakan. Okupansi nya pun menurun, hanya 20 persen sampai 30 persen saja," tambahnya.
Kapasitas Lab
Nurdin Abdullah memastikan jika kapasitas laboratorium terus dibenahi. Apalagi, sudah ada 12 laboratorium dengan kapasitas mencapai 4.000 sampel setiap hari. Kemudian ada tambahan dua unit mobile PCR yang juga saat ini telah beroperasi.
Kerja sama dengan TNI Polri pun terus diperkuat, agar sama-sama melakukan pencegahan. Tingkat hunian rumah sakit pun menurun. Program wisata covid-19 juga sisa menyisahkan dua hotel saja.
Menurutnya, hal ini menjadi upaya, pemerintah untuk mempercepat penanganannya. "Seluruh kasus positif di Sulsel juga kami pusatkan perawatannya di Makassar. Jadi kondisi daerah diupayakan masih clear. Ada langkah antisipatif yang cepat," tambahnya. (*)
