Tanpa Alasan Jelas, Tim Kuasa Hukum Nelayan dan Aktivis Mahasiswa Ditolak Polair

FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penangkapan 11 orang yang menghadang kapal tambang pasir milik PT Boskalis masih dalam pemeriksaan Polairud Polda Sulsel. Upaya advokasi pun dilakukan.

Namun, tim advokasi YLBHI Lbh Makasaar, Ridwan, menyesalkan sikap pihak kepolisian yang enggan memberikan kesempatan untuk menemui para nelayan dan pers mahasiswa yang ditahan.

“Padahal Kami telah melakukan beberapa kali koordinasi kepada pihak Kepolisian namun jawaban yang kami terima sangat tidak beralasan,” ujarnya, Sabtu (12/9/2020).

‌lebih Lanjut, Ridwan menuturkan, ketidakjelasan alasan polisi tidak memberikan akses kepada korban maupun Lbh dapat dimaknai sebagai penghalang hak warga negara untuk mengakses keadilan.

“Bahkan tim kuasa hukum sudah melayangkan surat secara resmi kepada Polairud. Namun ironinya, pihak Kepolisian enggan menerima surat tersebut. Kan ini aneh kok kepolisian enggan memberikan akses bantuan hukum kepada korban padahal hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang tentu polisi paham dan mengerti soal itu,”sebutnya.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 huruf (F) Perkap 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tegas menyatakan bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil merupakan hak asasi manusia.

“‌Artinya sikap kepolisian Polairud yang menolak Tim Kuasa Hukum dan tidak memberikan akses kepada 12 warga negara dengan tanpa alasan hukum yang dibenarkan jelas merupakan tindakan yang mengangkangi aturan mereka sendiri dan potensi melanggar HAM dan bahkan dari 11 orang tersebut terdapat anak di bawah umur,” tegas Ridwan. (ikbal/fajar)‌

Komentar

Loading...