IDI Sebut Regulasi PKPU Tak Tegaskan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Humas IDI Kota Makassar, Dr Wachyudi Muchsin SH

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Dua tahapan Pilkada telah dilalui bacalon kepala daerah, seperti tahap pendaftaran dan tahap tes kesehatan. Dari tahapan itu, hasilnya sebagian besar bacalon banyak yang melanggar.

Pelanggaran yang dilakukan, salah satunya bacalon kepala daerah mengumpulkan aksi massa tanpa menerapkan protokol kesehatan maksimal.

Melihat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Faisal Amir mengatakan pelanggaran tersebut menjadi evaluasi untuk KPU Sulsel saat ini.

“Saya tidak mengatakan mobilisasi yah, tapi faktanya banyak orang yang datang ke KPU dan tidak social distancing. Secara protapkes, itu tidak dibenarkan, tetapi situasi itu terjadi selama tahapan Pilkada,” kata Faisal, Senin (13/9/2020).

Terkait sanski, PKPU nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 tidak menerangkan sanksi tegas bagi pelanggar.

Sehingga, banyak Bacalon yang tak menerapkan protokol kesehatan. Lantaran sanksi dalam regulasi PKPU juga tidak tertera.

Bahkan, Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar, Wachyudi Muchsin, mengeluhkan terkait regulasi PKPU tersebut.

Yudi sapaan akrabnya mengaku KPU justru menyerahkan sepenuhnya kepada Satgas Sulsel untuk pengawasan protap kesehatan di era pandemi.

“Apa yang terkandung dalam PKPU itu lemah, tidak mengatur terkait sanksi bagi pelanggar. Mereka mengalihkan ke tim gugus Covid dan Satpol PP, bahwa jika ada klaster pilkada dia alihkan ke kita. Logikanya, bahwa kalian mengadakan pesta pernikahan, yang harus bertanggung jawab yah tuan rumah,” bantah Yudi belum lama ini.

Komentar

Loading...