Pakar Hukum Sebut Kinerja Kejagung di Kasus Jaksa Pinangki Ada Kemajuan

Jaksa Pinangki

Alasannya, lanjut Suparji, apakah kemudian penanganan perkara dianggap baik jika prosesnnya cepat, kemudian memberikan sanksi yang berat bagi terdakwa atau tuntutanya ringan serta harus sesuai harapan masyarakat banyak.

“Kalau perkara ini lamban, harus ada pembandingnya, menurut saya tidak, kerena relatif cepat kan, jadi sekali lagi kalau kita mengkontruksikan sesuatu itu salah atau benar harus ada kriteria yang jelas atau dalam konteks penanganan perkara harus ada ukuran-ukuran yang jelas atau kemudian contoh-contoh yang jelas,” urainya.

Selain itu, Suparji juga menanggapi tudingan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menganggap gelar perkara yang dilaksanakan bersama KPK pada beberapa waktu yang lalu merupakan pencitraan atau sekedar formalitas merupakan sebuah asumsi.

“Asumsi itu ya boleh-boleh saja, tapi kan dipihak lain juga boleh berasumsi bahwa itu bagian dari kesungguhan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara ini,” bebernya.

Suparji mengingatkan, siapapun boleh memberikan asumsi namun jika ada tudingan yang tidak berdasar tersebut menurutnya terlalu prematur karena itu tidak didukung dengan fakta dan data. KPK adalah lembaga besar, memiliki track record yang baik, taruhanya terlalu besar jika kemudian menjadi bagian dari pencitraan institusi lain.

“Saya kira tidak bisa sesederhana itu, karena KPK adalah sebuah institusi besar, institusi yang menjaga marwahnya yang kemudian juga track recordnya yang baik, posisinya yang banyak diharapkan oleh masyarakat kalau kemudian dikondisikan sebagai bagian dari institusi lain. Saya kira, taruhanya terlalu besar,” tuntasnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...