Tak ada Sosialisasi hingga Turunkan Jaksa, Pemkot Langsung Berikan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

  • Bagikan

Apabila hal itu tidak dipenuhi maka pemilik usaha akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Perwali 51/2020 dan 53/2020. Termasuk penggunjung yang melanggar protokol kesehatan akan ikut disanksi apabila kedapatan melanggar protokol kesehatan.

“Perorangan, pelaku usaha, bahwa mulai malam ini, jika dapatkan melanggar protokol kesehatan, format denda beserta isinya lengkap termasuk kejaksaan akan dilibatkan, untuk sidak sidak ditempat,” ucap Sabri.

“Ketika masih melakukan pelanggaran dilakukan penutupan dan ketika masih melakukan lagi (pelanggaran) akan dilakukan pidana. Bagaimana pidananya nanti, ada tim dari kepolisian,” tambahnya.

Asisten Satu Pemkot Makassar itu juga menyampaikan pemberlakuan Perwali Operasi Yustisi untuk penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Makassar yang dijadwalkan mulai hari ini belum ditentukan waktunya hingga kapan diberhentikan.

“Operasi ini sampai ada perintah untuk berhenti. Jadi tidak ada waktu operasi selama satu atau tiga bulan batas belum ditentukan waktunya. Tapi memulainya mulai-hari ini. Kalau memang Covid-19 ini melandai atau mampu kita kendalikan,” pungkasnya.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin dalam sambutannya pada upacara operasi yustisi penegakan protokol kesehatan mengatakan ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo.

Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut tentunya untuk menghindarkan penularan Covid-19 akibat infeksi virus Corona.

  • Bagikan