Baru Tahapan Pendaftaran, Bawaslu Sulsel Sudah Catat 103 Temuan dan 28 Laporan Pelanggaran Pilkada 2020


FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel per 14 September kemarin, terdapat banyak temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Tercatat 103 temuan, 74 di antaranya pelanggaran, 4 sementara diproses dan 25 bukan pelanggaran. Sedangkan berdasarkan laporan yang masuk sebanyak 28 laporan. 11 di antaranya pelanggaran, 17 bukan pelanggaran dan belum ada yang diproses.

Dilihat dari kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran terbanyak yakni Kabupaten Bulukumba dengan temuan kasus 15 pelanggaran, disusul Pangkep dan Selayar masing-masing 10 pelanggaran.

“Sedangkan untuk laporan yang masuk di Bawaslu, tertinggi di Kepulauan Selayar drngan 6 laporan dan Tana Toraja 2 laporan,” dikutip dari data Bawaslu yang diterima fajar.co.id, Selasa (15/9/2020).

Jenis pelanggaran yang dilakukan pada pemilihan Bupati Wali Kota tahun ini juga beragam, mulai dari pelanggaran administrasi sebesar 16 pelanggaran, kode etik 6 pelanggaran dan hukum lainnya sebanyak 63 pelanggaran.

“Trend pelanggaran administrasi seperti calon Anggota PPS Menjabat Sebagai PPS 2 periode, ketua PPK tidak menyampaikan undangan kepada peserta Rapat Rekapitulasi sesuai ketentuan perundang-undangan, pelayanan KPU dalam proses pendaftaran Penyelenggara Ad Hoc dan PPK melanggar Tata Cara Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan,” lanjutnya.

Sementara untuk trend pelanggaran kode etik seperti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tidak profesional, adanya keberpihakan dalam pembentukan PPS, PPDP tidak netral atau berpihak kepada salah satu pasangan calon, calon PPS tidak memenuhi syarat sebagai PPS.

Komentar

Loading...