Isu Wakapolri Dituding Gandeng Preman Tegakkan Prokotol Kesehatan, Begini Respons Politikus PDIP

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono saat menghadiri sosialisasi hasil uji klinis tahap ketiga kombinasi obat COVID-19 di Mabes AD, Jakarta, Sabtu (15/8). Foto: dokumen Mabes TNI AD

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Komisi III DPR Herman Herry merespons polemik isu Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono yang dituding akan menggandeng preman dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

Herman mengaku sudah mendengar ada yang menggoreng isu tersebut di media massa. “Pertama, saya mendengar beberapa hari ini di media ada yang menggoreng istilahnya Wakapolri mengajak preman untuk menangani protokol Covid-19,” kata Herman, saat rapat kerja dengan Wakapolri Gatot di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9).

Politikus PDI Perjuangan itu lantas mengingatkan supaya rekan-rekannya di Komisi III DPR tidak ikut-ikutan terjebak dalam opini yang sedang dibangun di media massa. “Tidak tahu siapa, dan itu biasa dalam dunia politik,” ungkap Herman.

Kedua, kata Herman, belum ada definisi yang jelas tentang preman. Politikus asal Ende, Nusa Tenggara Timur itu mengatakan bahwa defisini preman itu bermacam-macam. Karena itu, Herman mengingatkan selama orang tidak melakukan kejahatan, dan seperti yang disebut Wakapolri bahwa ini merupakan simpul-simpul masyarakat atau dengan bahasa yang lebih mulia adalah para pemimpin informal, tidak masalah untuk digandeng.

“Menurut saya, tidak salah kalau Polri mengajak elemen masyarakat untuk bersama-sama bergandengan tangan menangani hal yang ada di dalam masyarakat yang sifatnya sudah darurat,” jelasnya.

Herman meyakini bahwa Polri tidak akan sanggup kalau berjalan sendirian tanpa melibatkan masyarakat. “Yang menjadi menarik itu ada istilah preman, dan itu saya tidak tahu siapa yang membikin istilah itu,” kata Herman.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...