Pelanggar Protokol Covid-19 Disanksi, Legislator Gerindra Anggap Lelucon

Kasrudi

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Kasrudi menyebut Peraturan Walikota Makassar nomor 51/2020 dan 53/2020 yang memuat sanksi menjadi lelucon dan bahan tertawaan masyarakat.

Pasalnya, kapasitas Perwali hanya sebagai petunjuk teknis penerapan Perda. Bukan untuk menerapkan sanksi.

Ia pun mengusulkan pemerintah kota membentuk pengawas perwali yang bertugas mengawal dan mengawasi pelaksanaan Perwali di masyarakat.

“Pengawas semacam inspektur Covid-19 yang mengawasi pelaksanaan Perwali di lapangan,” ungkap Kasrudi di Gedung DPRD Makassar, Selasa (15/9/2020).

Selain itu, politisi Gerindra ini meminta pemerintah kota tak menggunakan jalan pintas untuk memberi sanksi pelanggaran protokol Covid-19. Ia mengatakan sanksi pelanggaran hanya diatur melalui Perda.

“Kalau mau menerapkan sanksi seharusnya pemerintah kota bersurat ke DPRD, tidak apa-apa terlambat, tapi jangan melalui jalan pintas,” jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penegakan Disiplin Gugus Tugas COVID-19 Makassar, M Sabri resmi memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Makassar. Dua perwali baru yang diterbitkan Pemkot Makassar terkait sanksi tersebut sudah disosialisasikan, sehingga jika melanggar maka harus membayar didenda mulai Rp100 ribu hingga Rp20 juta.

“Dua regulasi baru tersebut yakni Perwali 51/2020 dan Perwali 53/2020. Keduanya mengatur terkait sanksi denda yang tidak tercantum dalam Perwali 36/2020 yang selama ini menjadi acuan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar,” katanya.

Komentar

Loading...