Pimpinan KPK Berbagi 4 Jurus agar Cakada Terhindar dari Korupsi


“Anda semua diharapkan jadi role model, teladan bagi masyarakat dan aparat di mana anda memimpin,” ujar Alex.

Selain itu, dia menyampaikan rincian hasil kajian terhadap kasus korupsi melibatkan kepala daerah serta caleg partai. Dari kajian KPK, ada tiga hal yang menyebabkan perilaku koruptif, yaitu biaya politik atau mahar, pembiayaan negara yang rendah, dan remunerasi kepala daerah masih rendah.

Alex juga bicara soal titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi yang selama ini menjerat kepala daerah. Yaitu saat perencanaan APBD, lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta proses perizinan khususnya untuk daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah.

Seperti yang terjadi dalam penanganan Covid-19, menurut Alex, ada kerawanan dalam penunjukkan langsung pengadaan barang swakelola dan manajemen sumbangan dari masyarakat dimanfaatkan untuk modus pembiayaan dobel.

Lalu anggaran bantuan sosial yang sengaja dimaksimalkan demi kepentingan kampanye Pilkada Serentak 2020.

“Ini rawan penyimpangan jika penyaluran disusupi kepentingan calon kepala daerah,” kata Alexander.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kepala daerah yang diusung atau didukung partainya harus mengetahui bagaimana cara mengelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sebab, menurut dia, peserta Sekolah Partai itu melaksanakan pemerintahan untuk rakyat ketika terpilih.

“Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah konstitusi, perintah undang-undang,” kata Hasto.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...