Politkus PDIP: Makassar Tidak Perlu Terapkan PSBB Jilid III

Andi Suhada

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Dengan ditetapkannya sanksi pada Peraturan Walikota Makassar nomor 51/2020 dan 53/2020, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile menilai Makassar tak perlu menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang dilakukan DKI Jakarta.

“Kalau masyarakat memang sudah sadar dengan hal itu (prokotol Kesehatan), apalagi sudah ada perwali 51 dan 53 artinya potensi untuk melakukan PSBB itu berkurang,” ujar Suhada di Kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (15/9/2020).

Selain itu, Ketua DPC PDIP kota Makassar ini menyebut bahwa saat ini perekonomian masyarakat sudah perlahan bangkit dari krisis, sehingga dengan diberlakukannya PSBB ditakutkan akan kembali mematikan roda ekonomi.

“Kita belum berpikir ke arah situ, kita harus lihat kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik, kapan kita melakukan lagi PSBB Jilid III, takutnya dampaknya ke ekonomi juga,” papar Suhada.

“Jadi sampai sekarang ini pemerintah kota belum berpikir menerapkan PSBB seperti yang dilakukan di Jakarta, tapi itu tergantung kedisiplinan kita semua,” sambungnya.

Ia meminta kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur pemerintah. Sehingga dapat memutus mata rantai Covid-19.

“Memakai masker, jaga jarak dan jangan berkumpul disatu tempat yang akan menimbulkan klaster baru lagi, kalau tidak penting-penting sekali, hindarilah itu semua,” imbaunya. (endra/fajar)

Komentar

Loading...