FAJAR.CO.ID -- Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih berpolemik. Ahok mengatakan, sebaiknya Kementerian BUMN dibubarkan dan dibentuk super holding seperti Temasek di Singapura, dengan alasan Presiden pun tidak mungkin mengawasi seluruh BUMN.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Sitorus, pernyataan Basuki tersebut sangat gegabah dan tidak logis, sebab BUMN di Indonesia itu tidak sama dengan Singapura. Landasan filosofisnya beda, sejarah kelahirannya beda, tujuan dan fungsinya beda dan belum lagi kondisi serta sistem politiknya.
Dalam konteks Indonesia, kata Deddy, menyatukan seluruh BUMN dalam sebuah super holding justru berpotensi melahirkan masalah yang sangat besar di kemudian hari.
“Bayangkan kalau seluruh kekayaan negara di BUMN dikelola oleh satu orang saja, itu terlalu riskan dan bisa saja menyebabkan kehancuran yang tidak terbayangkan,” ungkapnya.
Keberadaan Kementerian BUMN, lanjut Deddy, justru memudahkan tugas Presiden dalam menata dan mengawasi BUMN. Mengenai rekrutmen pengurus BUMN itu melalui mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian dan melibatkan Presiden melalui Mensetneg dan Menseskab, terutama untuk BUMN strategis.
“Kementerian BUMN juga mendampingi serta mengawasi rencana kerja BUMN melalui RUPS, menempatkan komisaris-komisaris sebagai perpanjangan tangan di BUMN. Belum lagi pengawasan melalui DPR RI, BPK, Kejaksaan dan KPK. Jadi sebenarnya keberadaan Kementrian BUMN itu memudahkan pengelolaan BUMN,” ujar Deddy.
Oleh karena itu, Deddy mendesak, agar Road Map Kementerian BUMN dan kerja-kera pengawasan BUMN oleh DPR menjadi lebih efektif dan terukur.
