Wacana Penundaan Pilkada, Maruarar Sirait: Perlu Perppu atau Revisi UU Demi Keselamatan Rakyat

Maruarar & Jokowi. (IST)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Dewan Pembina Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Maruarar Sirait, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menyerah dalam kondisi darurat di tengah pandemi Covid-19.

“Jangan menyerah kalau demi bangsa dan negara serta demi keselamatan rakyat Indonesia,” kata Maruarar Sirait melalui keterangan tertulis yang dikirim ke redaksi, Rabu (16/9/2020).

Hal ini dinyatakan Maruarar terkait dengan pernyataan Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, yang menyebutkan bahwa KPU memperbolehkan para kandidat Pilkada Serentak 2020 menggelar konser musik sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) PKPU 10/2020. Kata Dewa, hal ini diatur dalam UU 6/2020 tentang Pilkada, sehingga PKPU mengikuti aturan tersebut.

Maruarar mengatakan bahwa memang betul hal itu diatur dalam UU Pilkada yang disetujui DPR, pemerintah dan KPU, termasuk soal jenis-jenis kampanye. Namun Presiden Jokowi juga sudah mengatakan bahwa memang Perppu baru akan dikeluarkan. DPR juga dipastikan akan mempunyai sense of crisis di tengah kondisi darurat ini.

Pria yang karib disapa Ara ini pun menekankan bahwa bila Pilkada tetap dilaksanakan, maka ada dua pilihan untuk tetap menjaga keselamatan rakyat Indonesia. Yaitu dengan merevisi UU atau mengeluarkan Perppu baru.

“Mengingat bahwa pekan depan sudah masuk tahapan kampanye, pilihan tepat Perppu. Dan harus jelas ada larangan kampanye pengerahan masa. Sehingga ada UU yang memang relevan dengan situasi krisis dan bisa jadi basis baru bagi PKPU,” tegas Ara.

Komentar

Loading...