Beri Hak Legalitas, Wagub Sulsel Dorong Legal Standing Kopi Toraja

Ilustrasi hidangan kopi-- (Home Grounds)

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Guna memberikan perlindungan hak legalitas terhadap produk-produk maupun kekayaan alam Sulawesi Selatan, Kementerian Hukum dan HAM menghelat penyerahan sertifikat kekayaan intelektual di bidang indikasi geografis kepada Bupati Enrekang dan Bupati Luwu Timur.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan penyerahan sertifikat tersebut dapat dijadikan pegangan legalitas agar terhindar dari perseteruan atas dasar hak kepemilikan.

“Dengan adanya sertifikat ini bisa memudahkan masyarakat. Semoga ini bisa jadi penyemangat untuk melindungi kekayaan alam yang kita miliki,” ucapnya, saat ditemui di Claro Hotel Makassar, Kamis (17/9/2020).

Dalam mendorong perlindungan hak intelektual, ia mengaku akan lebih pro aktif dan bersinergi dengan stakholder terkait untuk memberikan perlindungan hak di seluruh daerah di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.

Senada dengan Setjen Kemehumham RI, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman juga menuturkan dengan adanya legal standar, mampu mempertahankan hak kekayaan alam yang dimiliki masing masing daerah.

“Penting memiliki sertifikat itu supaya kita tidak merebut dulu, baru bertengkar,” ungkapnya.

Untuk itu, ia menyebut, jika pihaknya kembali telah mengajukan permohonan untuk memberikan legal standing kepada salah satu produk lokal Sulsel yakni kopi toraja.

“Tapi kita juga harus perjelas karena kan ada dua Toraja, yaitu Toraja Utara atau Tana toraja. Jadi itu yang perlu dipikirkan,” bebernya.

Tidak hanya kopi Toraja, Sudirman Sulaiman mengatakan berencana akan mengajukan beberapa makanan khas tradisonal seperti Coto Makassar, Konro, termasuk intelektual yang bersifat teknologi.

“Kalau ada teknologi tepat guna, kita bisa masukkan atau ada racikan misalnya produk apa, itu juga akan kita ajukan,” tutupnya.

Diketahui kegiatan penyerahan sertifikat hak intelektual di bidang geografi di Kabupaten Lueu Timur yakni lada putih, sedangkan di Kabupaten Enrekang yaitu beras mandoti.

Andi Sudirman Sulaiman menambahkan, pengajuan permohonan hak legalitas juga mempu mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih saat ini di tengah situasi pandemi. Lantaran produk-produk tersebut memiliki nilai jual yang berkualitas dan telah terdaftar dari Kemenkumham. (Anti/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...