Jiwasraya ‘Dirampok’ dan Dikorupsi, Legislator PKS: Rakyat Harus Bayar 20 Triliun?

Anggota DPR Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menolak keras rencana Pemerintah menyuntikkan uang negara untuk PT Asuransi Jiwasraya pada 2021 melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp20 triliun.

“Skandal Jiwasraya ini jelas ‘perampokan’, atau skandal korupsi secara terstruktur dan sistematis. Jadi tidak selayaknya untuk di-bailout menggunakan uang negara, uang rakyat. Yang seharusnya dilakukan adalah upaya memburu asset-asset yang ‘dirampok’ dan dikorupsi, serta dikembalikan untuk membayar klaim nasabah. Penegak hukum dan Pemerintah dengan berbagai perangkatnya sangat bisa untuk melakukan itu, jika sungguh-sungguh. Jadi tidak harus gunakan uang negara, uang rakyat. Uang rakyat sebaiknya fokus untuk pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19”, tegasnya menanggapi rencana Pemerintah tersebut.

Sebagaimana diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah menyiapkan bantuan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 37,38 triliun yang masuk dalam postur RAPBN 2021 berbentuk pembiayaan investasi.

Secara lebih rinci, terdapat anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk membantu penyelesaian klaim PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2021. Dimana anggaran ini ditetapkan dalam bentuk PMN pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI.

“Asuransi Jiwasraya telah menjadi skandal jauh sejak sebelum pandemi Covid-19 melanda. Sekarang, skandal itu malah menjadi beban berat pada anggaran negara di tengah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum optimal,” terang Ecky.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...