Komisi D DPRD Makassar Tolak Pembahasan APBD Perubahan 2020

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar Sahruddin Said

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Komisi D DPRD Kota Makassar yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat menolak memberi rekomendasi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Kebijakan Platform Anggaran Sementara (PPAS) anggaran perubahan tahun 2020.

Sekretaris Komisi D Sahruddin Said mengungkap alasannya karena minimnya transparansi anggaran dari pemerintah kota.

“Komisi D tidak melakukan rapat karena pemerintah kota tidak transparan memberikan kita kejelasan. Anggaran dana bantuan sosial Covid itu misalnya,” jelas politisi PAN tersebut, Kamis (17/9/2020).

Sahruddin juga menyinggung soal skala prioritas penggunaan anggaran, khususnya dalam upaya penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Anehnya, pemerintah kota justru memprioritaskan melanjutkan proyek pembangunan pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga. Ia mempertanyakan urgensi pembangunan pedestrian tersebut. Di lain sisi banyak pembangunan sarana dan prasarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak justru mangkrang di tengah jalan.

“Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan untuk umat. Contohnya, pembangunan yang sifatnya tidak prioritas justru diprioritaskan. Kita sekarang di era pandemi, tapi tidak memprioritaskan penanganan Covid,” tegasnya.

Komisi D hanya butuh data terkait pedestrian yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Tetapi karena data yang dibutuhkan tidak disetorkan, maka Komisi D memutuskan untuk tidak menggelar rapat.

“Pemerintah tidak jelas memberi data valid. Jadi untuk apa kita bahas. SKPD lain terserah, kalau saya sih seperti itu. Komisi D tidak membahas karena tidak ada transparansi anggaran. Intinya komisi D tidak memberikan rekomendasi,” ketusnya. (endra/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...