KPU Bolehkan, Kemendagri: Kita Tolak, Konser Musik Seluruh Dunia juga Tutup

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik Umum dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.

FAJAR.CO.ID — Penyelenggaraan konser musik pada kampanye Pilkada 2020 ini masih dibolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini merujuk pada Pasal 63 PKPU Nomor 10/2020.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik Umum dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pemerintah sebetulnya sudah sejak awal tidak menyetujui hal-hal yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Karena risiko terjadi penularan Covid-19 atau virus Korona sangat besar.

“Posisi pemerintah sejak awal sudah jelas, tidak setuju dengan segala bentuk kerumunan,” ujar Bahtiar dalam konfrensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta‎‎, Kamis (17/9).

Menurut Bahtiar, konser musik bisa menimbulkan kerumunan massa. Apalagi jika si penyanyinya tersebut merupakan idola bagi masyarakat. Karean itu dia menginginkan hal-hal yang sifatnya berkerumun tidak dilakukan oleh pasangan paslon di Pilkada tahun ini.

“Jadi segala bentuk konser musik kita tolak. Seluruh dunia juga konser musik sedang ditutup kan. Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan, itu sikap dari Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

Adapun, Pasal 63 PKPU Nomor 10/2020 mengatur sejumlah kegiatan yang lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuh jenis kegiatan itu adalah rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau melalui Media Daring.

Komentar

Loading...