Deklarator KAMI Minta Pilkada 2020 Ditunda, Ini Alasannya

Gde Siriana. (Int)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Sirana Yusuf meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Pasalnya, pesta demokrasi tingkat daerah itu dikhawatirkan dapat menimbulkan kluster baru penularan Covid-19.

Terlebih lagi, tercatat ada 45 daerah yang akan melaksanakan Pilkada sudah masuk zona merah. Tentu membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah.

Demikian disampaikan Gde Siriana yusuf kepada PojokSatu.id, di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Ia mengatakan, lebih baik pemerintah alihkan anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 ke masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Mungkin anggaran dan money politic pilkada mengalir ke daerah dapat mengisi dapur-dapur di daerah yang sudah gak ngebul,” ujarnya.

Ia menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi corona bukanlah merupakan kebijakan yang dapat merubah tempat zona merah.

“Pilkada bukan kebijakan yang dapat menghijaukan zona merah,” jelas Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini.

Selain itu, Gde juga menyoroti mengenai kebijakan KPU yang mengijinkan peserta Pilkada 2020 menggelar konser saat memasuki tahap kampenye.

Namun, lanjut Gde, kebijakan tersebut ditolak oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berusaha untuk menjaga konsistensi kebijakan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

“Saya melihat Gubernur Jateng berupaya menjaga konsistensi kebijakan. Sementara KPU, DPR RI dan pemerintah pusat melihat pilkada seperti business as usual,” tuturnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...