Pj Wali Kota Makassar: Orang yang Resah Sanksi Perwali Berarti Ingin Melanggar Protokol Kesehatan


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kini menerapakan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 51 dan 53 tahun 2020 sebagai payung hukum dalam penanganan Covid-19.

Salah satu yang diatur dalam Perwali tersebut adalah penerapan sanksi Rp100 ribu untuk perorangan dan Rp20 Juta untuk perusahaan yang didapati melanggar protokol kesehatan.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin meminta masyarakat tidak khawatir dengan penerapan sanksi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 51 dan 53 tahun 2020.

“Tolong jangan ditakuti sanksinya. Orang-orang yang merasa resah dengan sanksi perwali saya asumsikan orang-orang yang mau melanggar. Kalau protokol kesehatan dilaksanakan, tidak ada yang kena sanksi. Kenapa harus takut,” kata Prof Rudy saat menghadiri Sosialisasi Perwali Nomor 51 dan 53 tahun 2020 di Mal MaRi, Jumat (18/9/2020).

Menurut Rudy, hadirnya perwali tersebut hanya ingin membuat masyarakat Kota Makassar sadar akan pentingnya penerapan protokol kesehatan covid-19 pada setiap kegiatannya.

“Jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan, secara otomatis sanski denda yang dikenakan pasti tidak berlaku,” sebutnya.

Selain itu, Rudy berharap, semua elemen masyarakat wajib terlibat di dalam kegiatan pengendalian covid-19 jika mencintai Kota Makassar. Keterlibatan kecil diantaranya menggunakan masker untuk diri sendiri. Namun yang lebih penting mensosialisasikan tentang protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.

“Alhamulilah covid-19 masih terkendali dengan baik. Kita tidak ingin ada PSBB lagi karena ekonomi pasti mati. Untuk itu saya mengajak warga Kota makasssar, mari kita selalu sadar dan berpikir positif bahwa yang kita lakukan ini demi untuk keselamatan kita semua,” pungkasnya. (ikbal/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...