Uang Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Jadi Pembeli Masker

Jumat, 18 September 2020 19:04

Kepala Satpol PP Makassar, Iman Hud

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar punya cara unik mengelola hasil denda Perwali 51 pelanggar protokol kesehatan. Uang sebesar Rp100 ribu dari pelanggar tak masuk di kas daerah, namun langsung dibelikan masker untuk dibagikan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Kota(Pemkot) Makassar gencar menggelar operasi Yustisi penerapan protokol kesehatan. Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar No. 51, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dikenakan denda untuk perorangan maksimal Rp 100 sedangkan perusahaan hingga Rp20 Juta.

Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iman Hud mengungkapkan, hingga saat ini, pihaknya masih belum memberlakukan sanksi denda berupa uang yang diberikan dari puluhan pelanggar protokol kesehatan. Alasannya, pihaknya tak berani menerima uang yang rentan akan disalahartikan sebagai pungutan liar (pungli).

“Tapi kalau sampai sekarang kita tidak berani berani sanksi uang, kalau diberikan uang, saya suruh saja beli masker kalau uang dipegang kan kadang disalah artikan,” ungkap Iman saat dihubungi, Jumat (18/9/2020).

Selain itu, Iman menuturkan, pihaknya masih dilema untuk menerapkan sanksi denda. Sebab, tim Satpol yang turun menertibkan tak paham juknis mengenai penerimaan uang sebagai sanksi.

“Belum tahu bagaimana sistemnya atau masuk ke kas daerah karena yang turun dari tim yang tidak berhubungan dengan masalah keuangan, makanya saya lebih banyak pada pembelajaran,” terangnya

Iman menuturkan, pembelian masker oleh Pelanggar Protokol Kesehatan pun diberi dua opsi. Pertama, membagi masker ke masyarakat secara langsung atau masker yang dibeli ingin mengumpulkan ke Satpol, kemudian pihaknya yang membagika.

“Itu maskernya dikumpulkan atau dibagikan ke Masyarakat saja. Terserah, kita hanya memberi opsi,” Imbuhnya

Dalam penerapan sanksi, lanjut iman tidak semua diberlakukan sama dengan sanksi denda uang. Sebab tak semua orang dapat diganjar dengan sanksi uang, sehingga diberlakukan sanksi sosial.

“Dalam melakukan penindakan itu kita juga melihat dasar-dasar kita tetap masih menggunakan sanksi sosial yang pertanyaannya kalau sekiranya mereka tidak punya uang orang sudah di-phk sangat terbatas suruh beli masker untuk makan saja tidak cukup,” jelasnya

Sehingga pihaknya masih memilih menerapkan sanksi sosial bagi kalangan yang memang tak bisa memenuhi denda.

“Yah makanya kita masih menggunakan kategorisasi seperti membantu kita membersihkan membersihkan tempat mereka bekerja dan sebagainya,” tukasnya

Namun Iman mengakui jika orang tersebut merupakan pelanggar protokol kesehatan dari kalangan mampu, pihaknya akan memberi sanksi membeli masker atau dikenakan denda.

“tapi kalau kita melihat latar belakang ekonomi atau pekerjaannya itu yang kedua dan ketiga itu yang memberi master 10 membagikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau denda maksimal 100 ribu,” pungkasnya. (ikbal/fajar)

Bagikan berita ini:
1
9
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar