ADKASI Soroti Serapan Dana Covid-19 di Eksekutif


FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menyoroti kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah di masa pandemi ini.

Asosiasi tersebut menganggap refocusing anggaran yang dilakukan pamerintah baik di pusat maupun daerah berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi ikut kedodoran.

ADKASI juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan legislatif dalan merumuskan kebijakan refocusing.

Ketua Umum ADKASI, Lukman Sanusi mengatakan, secara konstitusi, kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait refocusing dianggap sebagai pelanggaran. Karena memberikan wewenang pada bupati, walikota dan gubernur memangkas APBD seenaknya.

“APBD tiba-tiba dipotong. Kebijakan yang simsalabim, kebijakan yang tidak populis untuk kepentingan rakyat. Hampir seluruh kabupaten yang direfocusing anggarannya tidak bisa menyerap di atas 50 persen,” kata Lukman, di sela-selaa acara Silaturahmi dan Workshop ADKASI Regional Sulteng, Sulbar dan Sulsesl, di Matos Mamuju, Minggu 20 September.

Contohnya, lanjut Lukman, ada kabupaten di Sulbar yang merefocusing anggarannya hingga Rp 100 miliar namun hanya terserap enam persen. Uang itu mengendap di bank. Tidak terjadi perputaran ekonomi.

“Di Sulbar, tidak ada kabupaten yang penyerapannya di aras 50 persen. Pasti di bawah 50 persen. Nah, kewenangan itu bisa menimbulkan tindak pidana korupsi. Karena tidam ada yang mengawasi,” jelas Lukman.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...