Beri Efek Jera ke Paslon, Bawaslu Sulsel Hadirkan Sanksi Politik dari Masyarakat

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi,

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Siap-siap bagi pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan akan mendapat sanksi berupa sanksi politik dari masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, saat ditemui di Claro Hotel, Senin (21/9/2020).

Sebelumnya, dalam PKPU tidak dicantumkan dengan tegas hukuman atau sanksi bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan.

Ia menjelaskan, bagi paslon yang melanggar akan diberi sanksi berupa teguran, namun jika tidak diindahkan maka akan ada sanksi politik yakni kabar pelanggaran dari paslon maupun tim suksesbapaslon akan dilempar ke masyarakat.

Dengan maksud, masyarakat dapat mengetahui bahwa paslon tersebut telah melakukan pelanggaran, sehingga dari informasi tersebut masyarakat mampu dengan mudah menimbang untuk memilih kepala daerah yang pantas menduduki jabatan yang kosong saat ini.

“Artinyakan belum menjadi kepala daerah sudah melakukan pelanggaran, ini bisa jadi tolak ukur atau perhatian ketika masyarakat dibidik suara nantinya,” ucap Arumahi.

“Kita akan umumkan siapa-siapa yang mendapat teguran supaya masyarakat tahu bahwa ada palson, ada tim yang tidak taat aturan protap,” sambungnya kemudian.

Ia berharap, sanksi politik tersebut dapat memberi pengaruh dan mendapat perhatian dari paslon maupun tim sukses paslon agar lebih menerapkan protokol kesehatan maksimal.

“Sanksi politik itu yang harus menjadi perhatian paslon karena impeknya bisa mengurangi pemilih dia kalau melakukan pelanggaran,” bebernya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...