DPR, KPU, dan Mendagri Bahas Aturan Lebih Tegas di Pilkada Serentak 2020

Ilustrasi Pilkada

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPR hari ini, Senin (21/9), akan membahas pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP.

Akan tetapi, agenda dalam forum rapat kerja tersebut bukan untuk membahas banyaknya desakan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan rapat itu justru untuk memastikan kesiapan pelaksanaan tahapan Pilkada berikutnya.

“Utamanya merumuskan aturan-aturan yang lebih kuat, tegas, dan ketat dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020,” kata Doli dalam keterangan tertulis yang diterima jpnn.com, Minggu malam (20/9).

Dalam forum itu, Komisi II akan meminta penjelasan dari KPU tentang perubahan Peraturan KPU yang mengatur seluruh tahapan terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat.

“Selain penguatan PKPU, kami juga mendorong agar pemerintah segera menyusun dan menerbitkan Perppu yang lebih tegas dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” lanjut legislator Partai Golkar itu.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut III itu menuturkan bahwa hingga saat ini pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 masih berjalan sebagaimana yang direncanakan dan terkendali meski di tengah pandemi Covid-19.

Dia juga bersyukur karena masa pendaftaran calon pada 4-6 September lalu tidak menjadi klaster baru penyebaran coronavirus.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...