Sidang Pertama Gugatan PT, Rizal Ramli: Sistem Kita Lahirkan Demokrasi Kriminal

Rizal Ramli saat sidang perdana uji materi PT 20 Persen di MK secara virtual.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Rizal Ramli (RR) mengikuti sidang perdana atas gugatannya terkait penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen di Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual, Senin, (21/9/2020).

Ekonom senior itu menilai, Indonesia tidak menganut sama sekali sistem presidential sekalipun dalam proses pemilihannya menerapkan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

“Sistem kita ini presidential tapi dalam kenyataan dan prakteknya (presiden) ketika menunjuk menteri selalu saja dagang sapi (dengan parpol). Ini bukan presidential, mohon maaf saja pak Hakim, ini parlementer,” kata Rizal.

Di hadapan para hakim MK yang terhormat, RR menegaskan, jika memang sistem yang digunakan adalah presidential maka seorang Presiden harus kuat dalam memimpin.

“Tidak perlu dagang sapi dengan partai- partai pendukung karena dia dapat mandat dari rakyat seperti kasus Macron (di Perancis),” jelasnya.

Mantan Menko Perekonomian itu berharap agar para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mampu mewariskan sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang benar-benar terbebas dari money politic.

“Ini kesempatan bersejarah untuk mengubah Indonesia. Saya ingin kita semua wariskan sistem demokrasi yang betul-betul adil dan amanah. Sehingga yang terbaik dari bangsa kita bisa nongol di berbagai level kepemimpinan,” kata RR dalam sidang tersebut.

Eks Menteri Koordinator Kemaritiman ini melanjutkan, PT 20 persen telah menciptakan demokrasi kriminal di Indonesia.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...