Soal BPNT Beras Plastik, DPR Curiga Pasti Ada Oknum yang Korupsi

  • Bagikan

Sebab, lanjut anak buah Sohibul Iman ini, besar kemungkinan ada potensi korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dengan mempermainkan program BPNT ini.

“Saya minta agar penegak hukum bergerak cepat untuk mengusut secara tuntas kasus ini, mulai dari pemasok beras sampai pejabat atau pihak yang diberi kewenangan untuk menyalurkan bantuan,” ucapnya.

Jika mereka terbukti bersalah, sambungnya, segera tindak tegas seluruh pihak yang terlibat dengan hukuman setimpal.

“Mereka tidak boleh mempermainkan hak-hak orang miskin dalam situasi sulit seperti ini,” tegasnya.

Berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan program Sembako, dengan merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014.

Tentang Pemerintahan Daerah, maka sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif ataupun sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Sedangkan apabila pelanggaran dilakukan oleh e-Warong, maka Bank Penyalur berhak mencabut izin penyaluran manfaat dan melaporkannya kepada Pemda.

Bukhori mengusulkan supaya program BPNT segera dievaluasi dan bisa diberikan dalam bentuk tunai melalui mekanisme transfer ke rekening masing-masing KPM.

Ia menilai, model bantuan tunai bisa memperkecil peluang terjadinya malatpratkik terhadap program bantuan dari Kemensos.

“Pemberian bantuan dalam bentuk tunai sesungguhnya memiliki banyak keuntungan ketimbang dalam bentuk barang,” terangnya.

Pertama, penerima manfaat bisa leluasa dalam membelanjakan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan