Azwar: Jika Pilkada Dilanjut, Mestinya Ada Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Anggota DPRD Kota Makassar Azwar

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Anggota DPRD Kota Makassar Azwar meminta pemerintah mengkaji ulang terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Hal ini melihat tren penyebaran dan penularan Covid-19 yang semakin naik.

“Melihat perkembangan Covid yang luar biasa maka saya termasuk yang setuju jika pilkada ditunda karena fokus kita untuk penanganan covid dulu. Atau paling tidak lakukan pilkada yang betul-betul sesuai dengan protokol covid. Kalau ada yang keluar dari protokol covid harus segera ditindaki,” papar Azwar di Kantor DPRD Makassar, Selasa (21/9/2020).

Legislator PKS ini juga mendesak penyelenggara Pilkada mengatur adanya sanksi bagi paslon atau pendukungnya yang melanggar protokol kesehatan.

“Semestinya KPU mengatur sanksi ke para peserta jika memang opsi tunda tidak bisa,” pinta Azwar.

Senada yang disampaikan Pj Walikota Makassar Rudy Djamaluddin yang akan mengusulkan Pilkada Makassar jika pelanggaran protokol kesehatan berlangsung masif dan tak terkendali. Azwar sepakat dengan argumen tersebut. Baginya keselamatan masyarakat di atas segalanya.

Terkait dengan pejabat sementara yang menakhodai Pemkot Makassar di masa krisis seperti sekarang, Azwar memandang hal tersebut bisa saja dikesampingkan jika menyangkut keaelamatan warga negara.

“Idealnya memang ada pejabat definitif segera, tetapi pejabat defenitif banyak opsi-opsi. Makanya kalau pilkada tetap dimaksimalkan, tetap dimaksimalkan penanganan covidnya dan harus ada sanksi bagi para calon kepala daerah yang tidak melaksanakan protokol kesehatan,” tandasnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...