Pilkada Serentak Tetap Lanjut, Prof Haedar Nashir: Muhammadiyah hanya Memberi Masukan

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menolak adanya peraturan menteri agama soal majelis taklim. (dok JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah meminta pemerintah agar menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun permintaan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu ditolak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi penolakan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir hanya bisa pasrah.

“Muhammadiyah, NU, dan kekuatan masyarakat hanya memberi masukan yang objektif di atas realitas nyata pandemi yang makin menaik,” kata Haedar melalui akun Twitternya, @HaedarNs, Senin (21/9).

Haedar berharap Pemilikuda 2020 tidak menjadi cluster baru penyebaran virus Corona atau Covid-19.

“Bersyukur jika pemerintah sudah siap menyelenggarakan pemilukada di masa pandemi seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan yang peran pemerintahnya, penegakkan hukumnya, sistem kesehatannya, dan disiplin masyarakatnya maju,” kata Haedar.

“Semoga Indonesia sebagus negara-negara maju tersebut dalam menangani dan mengendalikan Covid-19,” pungkas Haedar Nashir.

Sebelumnya. Presiden Jokowi menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir.

Keputusan Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers, Senin (21/9).

“Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel.

Jokowi, kata Fadjroel, mengatakan bahwa pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sebab, pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid selesai di Indonesia dan dunia.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...