Wahidah Suaib: Jangan Sampai KPU Jadi Komisi Penyiksa Umum

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID — Kepanjangan nama KPU diharap tidak berubah makna atas sikap memaksakan Pilkada serentak 2020. “Jadi, KPU jangan sampai menjadi komisi penyiksa umum,” kata Wahidah dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (22/9/2020).

Penasihat Pemantau Kemitraan itu merasa heran dengan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang tidak mau menunda pelaksanaan Pilkada 2020 saat pandemi Covid-19.

Wahidah menuturkan, jajaran KPU wajib dijamin keselamatan dan kenyamanannya saat menjalankan tugas. Persoalan kenyamanan ini yang akhirnya bisa terbentur dengan kewajiban protokol kesehatan menggunakan masker.

Jika Pilkada 2020 tidak ditunda, jajaran KPU tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota, wajib mengenakan masker ketika bertugas.

“Mereka memferivikasi sekian banyak data, mengawasi tahapan kampanye nanti dengan berpanas-panasan menggunakan pengaman sepanjang hari, sejujurnya tersiksa dan tidak nyaman bagi mereka. Mohon peka melihat kondisi lapangan. Butuh kepekaan para penyelenggara di tingkat atas melihat hal ini,” ungkap dia.

Eks anggota Bawaslu ini menuturkan, Pilkada 2020 sangat riskan dilaksanakan pada saat pertambahan kasus Covid-19 masih tinggi. Keselamatan rakyat bisa terancam dari kontestasi politik itu.

“Seperti yang kita khawatirkan bersama, kita sudah memprediksi bahwa dipaksakan akan berakibat fatal. Pilkada yang dipaksakan di tengah pandemi menimbulkan fakta yang memprihatinkan,” ucap dia.

Mengacu data pemantau Kemitraan per 10 September 2020, sebanyak 60 orang bakal calon kepala daerah sudah terjangkiti Covid-19. Kemudian pada 21 September 2020, sebanyak 163 orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga terjangkiti rkena Covid-19.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...