Antara Sanksi Covid-19 dan Keteladan Pemimpin, Kasrudi: Tidak Singkron!

Anggota Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Adanya pemberian sanksi pada Peraturan Walikota Makassar nomor 51/2020 dan 53/2020 kembali menjadi sorotan pihak legislatif.

Adalah Kasrudi, Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar menyebut kapasitas Perwali hanya sebagai petunjuk teknis penerapan Perwali. Bukan untuk menerapkan sanksi.

Jika memang menginginkan adanya sanksi dalam upaya membendung penyebaran Covid, seharusnya pemerintah kota tak menempuh jalan pintas. Politisi Gerindra ini mengatakan pelanggaran hanya diatur melalui Perda.

“Kalau mau menerapkan sanksi seharusnya pemerintah kota bersurat ke DPRD, tidak apa-apa terlambat, tapi jangan melalui jalan pintas,” jelas Kasrudi melalui sambungan telepon, Selasa (22/9/2020) malam.

Di samping itu, penerapan sanksi pada Perwali yang diteken Pj Walikota Rudy Djamaluddin justru bertolak belakang dengan tindakan nyata. Kasrudi menyoroti sikap acuh Pj Walikota yang enggan melakukan swab test pasca kontak langsung dengan penderita Covid-19.

Rudy melakukan kontak dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman saat kunjungan kerja di Makassar, tengah pekan lalu. Sepulangnya dari Makassar, Arief terkonfirmasi positif Covid-19.

Rudy Djamaluddin yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Makassar ini justru lebih memilih rapid test daripada tes swab sebagai diagnosa awal Covid 19.

“Ini tidak mencerminkan keteladanan seorang pemimpin. Setidaknya lakukan test swab agar bisa diketahui pasti. Kalau sekedar rapid, saya rasa hanya diagnosa awal saja,” ketus Kasrudi.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...