Dakwaan Jaksa Pinangki, Nama Jaksa Agung dan Eks Ketua MA Masuk dalam Action Plan

Foto: JawaPos.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali masuk dalam dakwaan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Nama kedua pejabat itu, tertulis di dalam action plan pengurusan fatwa Djoko Tjandra, agar tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih Bank Bali.

Action plan tersebut bermula pada 25 November 2019, dimana Pinangki bersama dengan advokat Anita Kolopaking dan mantan politikus Nasdem Andi Irfan Jaya menemui Djoko Soegiarto Tjandra Kuala Lumpur, Malaysia.

“Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/planing berupa action plan yang diajukan kepada Djoko Soegiarto Tjandra, untuk mengurus kepulangannya menggunakan sarana fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung,” kata Jaksa Kemas Roni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam pertemuan tersebut, Andi Irfan Jaya menjelaskan 10 action plan kepada Djoko Tjandra. Action plan pertama mengenai penandatanganan security deposit (akta kuasa jual), yang dimaksud oleh Pinangki sebagai jaminan, apabila security deposit yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak terealisasi.

Baca juga: Jaksa Pinangki Keberatan Didakwa Terima Suap USD 500 Ribu

Dalam action kedua, Jaksa menyebut ada nama pejabat Kejaksaan Agung Burhanudin (BR) yang nantinya akan dikirimi surat dari pengacara, dalam hal ini Anita Kolopaking. Pinangki akan meneruskan surat permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada MA.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...