Kajati Sulsel Digugat Warga Toraja, Ini Penyebabnya

Pengacara Salasa Albert (tengah)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Pengacara Senior Salasa Albert akhirnya melayangkan gugatan praperadilan atas penyitaan sertipikat warga masyarakat adat yang terbit di kawasan Hutan Mapongka, Toraja.

Tak tunggung-tanggung Salasa Albert menggugat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar atas perintah penyitaan yang diduga dilakukan tanpa izin Ketua pengadilan Negeri Klas I B Makale.

“Dalam rangka penyitaan, Kejaksaan seharusnya dilengkapi izin dari Pengadilan Negeri Klas I B Makale. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya setelah dikuasakan oleh 8 pemilik sertipikat. Kami tengah melayangkan pra-pradilan, rencananya sudah mulai disidangkan Jumat ini,” kata Salasa, Rabu (23/09/2020)

Salasa mengatakan, sertipikat lahan warga beberapa waktu lalu memang telah disita oleh penyidik Kejati Sulsel dalam rangka penyidikan kasus hutan Mapongka. Kendati menurutnya, penyitaan Kejati dalam rangka penyidikan, namun dikarenakan penyitaan dilakukan tanpa izin Pengadilan, maka penyitaan tersebut tidak sah.

“Walaupun penyitaan dalam rangka penyidikan, tapi tidak dapat dibenarkan, sebab tidak mendapat izin pengadilan. Karena itu, kami melayangkan prapradilan,” jelasnya.

Lebih jauh menurutnya, dalam perkara ini pada dasarnya sudah cukup jelas, lahan warga tersebut merupakan hak ulayat dari sertipikat induk atas nama J Batara Sosang yang telah terbit sejak Tahun 1950.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar mengatakan mempersilahkan gugatan tersebut. Itu adalah hak setiap warga. Baginya apa yang telah dilakukan timnya benar.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...