Pj Wali Kota Makassar Beberkan Cara Bebas dari Sanksi Operasi Yustisi

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Operasi Yustisi mengenai protokol kesehatan kini gencar dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

Beragam sanksi pun disediakan Pemkot bagi masyarakat yang kedapatan melanggar. Mulai dari sanksi ringan hingga berat. Dari denda Rp100 ribu untuk masyarakat dan pengusaha bisa dikenakan sanksi hingga Rp20 Juta.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengungkapkan cara bagaimana agar masyarakat bisa terhindar dari sanksi tersebut. Caranya dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Sebenarnya kita mengharapkan warga kota itu tdk perlu disanksi, kita mengharapkan warga kota itu memiliki kesadaran. Kesadaran yang paham bahwa pelaksanaan protokol kesehatan itu bisa menyelamatkan mereka,” kata Rudy, Rabu (23/9/2020).

Menurut Rudy, pihaknya tidak berharap masyarakat tidak banyak yang mendapat sanksi. Artinya, jika masyarakat tidak banyak yang dikenakan sanksi, berarti tingkat kepatuhan protokol kesahatan tergolong baik.

“Jadi kita sebenarnya walaupun ada sanksi-sanksi yang mencantumkan di dalam Perwali kita harapan kita sanksi itu tidak untuk dijalankan, dan sewajarnya masyarakat kota tidak perlu takut dengan sanksinya, kalau punya niat untuk mendukung upaya-upaya kita untuk menyelamatkan kota Makassar dari pandemi covid 19,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Penegakan Disiplin Gugus Tugas Covid -19 Makassar, M Sabri mengatakan operasi yustisi untuk penegakan protokol kesehatan belum diketahui hingga kapan akan diberhentikan. Bahkan hingga covid hilang dari Kota Makassar

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...