FAJAR.CO.ID -- Kritik keras kembali tertuju kepada pemerintah dan DPR yang tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020 pada saat pandemi Covid-19 belum terkendali.
Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Gazali, menyampaikan, memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 ialah pertaruhan yang sangat berbahaya. Tidak tertutup kemungkinan, kata dia, nyawa rakyat terancam dari pelaksanaan Pilkada.
"Menurut kami ini pertaruhan yang sangat membahayakan. Kenapa? Sebab, yang dipertaruhkan nyawa rakyat," kata dia saat menjadi pembicara dalam diskusi daring yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan tema 'Menimbang Pilkada Serentak 2020: Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama", Kamis (24/9/2020).
Lebih lanjut, Rohim menyadari, banyak pihak berupaya membawa narasi Covid-19 tidak bahaya. Dengan begitu, Pilkada bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Namun, ujar dia, fakta di lapangan menunjukkan masyarakat memang perlu berhati-hati terhadap penularan Covid-19.
Terbukti, sejumlah dokter dari Muhammadiyah banyak yang meninggal dunia setelah terjangkiti Covid-19. "Itu yang mendasari PP Muhammadiyah mengeluarkan pendapat. Apakah akan berubah pendapat ini? Saya kira belum," ujar dia.
Rohim mengungkapkan, memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Terlebih lagi, membandingkan pelaksanaan Pilkada 2020 di Indonesia dengan pemilihan di Amerika Serikat.
Sebab, kata dia, Amerika memiliki sumber daya kuat dalam menyelenggarakan pesta demokrasi pada masa pandemi Covid-19. Misalnya, proses pemungutan suara dilakukan tanpa harus menuju tempat pemungutan suara (TPS).
