Ngaku Tampung Aspirasi NU dan Muhammadiyah, PAN Minta 4 Syarat Ini Dipenuhi Jika Pilkada Tetap Dilanjutkan

Ilustrasi Pilkada

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan pemerintah bersama dengan Komisi II DPR dan juga penyelenggara pemilu melanjutkan Pilkada Serentak 2020 tidak disepakati banyak organisasi massa dan atau kelompok masyarakat sipil, hingga akhirnya muncul desakan penundaan.

Namun, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya telah menampung aspirasi organisasi massa terbesar Islam Indonesia, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan juga Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang meminta pilkada ditunda karena pandemi Covid-19 yang masih merebak.

“Bahwa kita sangat mendengarkan apa yang diserukan PP Muhammadiyah, PBNU dan juga tokoh-tokoh masyarakat, sehingga saya menyampaikan (dalam RDP tanggal 21 Desember) tentang apa yang harus kita lakukan,” ujar Guspardi dalam diskusi virtual JPPR bertajuk ‘Pilkada 2020 Tetap Lanjut: Ambyar atau Solutif’, Rabu (23/9).

Dalam RDP tersebut, Fraksi PAN kata Guspardi, memang ikut sepakat menerima keputusan pemerintah yang melanjutkan gelaran Pilkada di 270 daerah.

Namun, ada catatan yang dia berikan ke pemerintah dan juga penyelenggara pemilu untuk menjadi syarat melanjutkan pesta demokrasi tersebut.

“Ada 4 hal. Pertama, perlu ada komitmen bersama semua stake holder mematuhi protokol kesehatan. Ini catatan penting seandainya pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember,” bebernya.

Syarat kedua, lanjut Guspardi, adalah koordinasi lintas sektoral yang harus berjalan lebih baik. Sebab, dia melihat pada tahapan pendaftaran pasangan calon (Paslon) tanggal 4-6 September koordinasi antara pihak terkait di penyelenggaraan pilkada tidak berjalan optimal.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...