Pejabat Bone Diperiksa 6,5 Jam Terkait Dugaan Mark Up Anggaran Covid-19, Polda: Fokus Pada Laporan


FAJAR.CO.ID, BONE — Sejumlah pejabat Bone sudah diperiksa Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel sekaitan dugaan mark up anggaran Covid-19.

Informasi yang dihimpun Sekretaris PPC Dray Vibrianto, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bone Najamuddin, Kasat Pol PP Andi Akbar. Selain itu masih ada sejumlah OPD terkait dan camat yang akan dimintai klarifikasi.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Rosyid Hatanto mengutarakan saat ini masih dilakukan klarifikasi, dan sudah ada beberapa diperiksa.

“Saya kurang tau nama-namanya. Prosesnya sementara jalan. Kita tetap fokus sesuai laporan,” sebutnya Kamis (24/9/2020).

Sementara Kepala BPKAD Bone, Najamuddin mengaku, dirinya sudah diperiksa. Penyidik mempertanyakan terkait dana covid yang sudah dikeluarkan melalui Bantuan Tak Terduga (BTT).

“Nilai yang sudah dikeluarkan berdasarkan SP2D Rp17,2 miliar. Jadi jumlah OPD yang di sini ada 9, termasuk 11 kecamatan,” ucapnya

Pemeriksaannya itu kata dia berlangsung dari pukul 09.30 Wita sampai pukul 15.00 Wita. Fokus penyidik juga pada dana tahap 1 dan tahap 2.

“Saya sudah tunjukan bukti fisiknya kemarin, permintaan SP2D, SPM termasuk hasil reviewnya inspektorat,” jelas Najamuddin.

Sekadar diketahui untuk tahap pertama anggaran penanganan Covid-19 di Bone sebesar Rp1,5 miliar. Kemudian Rp10 miliar diperuntukkan untuk kelengkapan penangan dan pencegahan covid-19.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...