Pemerintah Ngotot Pilkada, Lembaga Survei Beber Tujuh Alasan Ini

Ilustrasi Pilkada

FAJAR.CO.ID — Sebanyak 270 kabupaten/kota dan provinsi pada 9 Desember 2020 mendatang. Pemerintah bersama dengan DPR dan KPU telah memutuskan pilkada serentak tetap digelar.

Keputusan itu pun menuai pro dan kontra. Bahkan, tidak sedikit pihak yang menyuarakan agar pilkada ditunda, seiring terus meningkatnya kasus COVID-19 di Tanah Air.

Menanggapi hal itu, peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman, mengatakan, Pilkada Serentak 2020 tidak perlu ditunda namun cukup dilakukan modifikasi dalam teknis pelaksanaannya. Karena menurutnya, setidaknya ada tujuh alasan mengapa Pilkada Serentak 2020 harus tetap digelar tahun ini.

Pertama kata Ikrama, alasan legitimasi. Sebab jika pilkada ditunda, sebanyak 270 daerah di Indonesia akan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Padahal pada Februari 2021 saja ada 209 kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya.

Sebab, legitimasi Plt tentunya berbeda dengan kepala daerah yang dipilih rakyat. Kewenangannya pun terbatas. Plt misalnya, lanjut Ikrama, tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat substansial, terutama yang berdampak pada anggaran.

“Termasuk juga tidak dapat mengambil kebijakan yang mengikat lainnya,” ujarnya, dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com (grup FAJAR), Kamis (24/9/2020).

Di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, tercatat jumlah Plt kepala daerah sebanyak 49 persen dari total 548 kepala daerah di Indonesia itu jumlah yang terlalu banyak.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...