Gatot mengatakan, RUU HIP itu secara nyata ingin mengubah Pancasila. Padahal dalam pembukaan UUD 1945 mengatakan bahwa dasar negara adalah Pancasila.
"Kalau diganti maka akan mengubah negara ini. Siapa lagi kalau itu bukan PKI. Anehnya sampai sekarang RUU HIP tidak hapus, hanya ditunda saja. Mereka bersikeras atas hal itu. Dasar inilah yang melatarbelakangi saya untuk bergabung bersama-sama rekan seperjuangan dalam KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia)," kata Gatot.
5 Poin Tanggapan Pihak Istana
- Kantor Staf Presiden (KSP) menyangkal pernyataan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang mengaitkan pencopotannya dari jabatan Panglima TNI dengan kegetolannya menginstruksikan pemutaran film G30S PKI. Menurut Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, pemberhentian Gatot dari jabatan Panglima TNI didasari usia tokoh kelahiran 13 Maret 1960 itu telah memasuki masa pensiun.
"Masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dikonfirmasi, Rabu (23/9).
Donny menegaskan, terlalu jauh bila Gatot mengaitkan pergantian Panglima TNI dengan instruksi pemutaran film G30S PKI. "Saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," tambah dia.
Menurut Donny, semua pimpinan di TNI maupun Polri pasti akan diganti apabila memasuki masa pensiun. Oleh karena itu Donny menegaskan bahwa Gatot tidak diberhentikan di tengah masa jabatan.
"Beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin," jelas Donny.
- Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menilai eks Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo sengaja mengembuskan isu PKI jelang 30 September. Menurut Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, pemerintah biasa saja menanggapi isu tersebut.
"Pemerintah melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa, apalagi menjelang 30 September," kata Donny saat dikonfirmasi, Rabu (23/9).
"Dari tahun ke tahun pasti ada dinamika politik, ada suara-suara yang selalu menuding ini-itu terhadap pemerintah berkaitan PKI." Pemerintah, tegasnya, tidak ada kaitannya dengan PKI.
