Komnas HAM Ragu Pemerintah Jamin Protokol Kesehatan Covid-19 Selama Pilkada

  • Bagikan

Untuk itu, Komnas HAM menyarankan kepada pemerintah bersama DPR dan juga penyelenggara pemilu untuk memutuskan menunda pilkada selama kurun waktu tertentu. Di mana diusulkan waktu 3 bulan untuk mematangkan regulasi, teknis penyelenggaraan dan juga sosialisasi.

“Ada waktu yang pas nih, 3 bulan semua disiapkan. Semua infrastruktur penyelenggaraannya, semua aparat disipakan, jadi jelas loh masyarakat ketika datang ikut kampanye, sosilisasi, datang ke TPS, itu tidak was was lagi, karena semua sudah tau prosedurnya, langkah-langkahnya,” ungkapnya.

“Karena saya barusan diskusi dengan anggota KPU Jawa Timur, akan ada 18 juta orang ikut dalam proses pilkada ini. Bayangin tuh kalau rate transmisionnya 1,5 persen atau 2 persen saja berapa orang yang akan terpapar. Jadi seberapa siap KPU melaksnakan aturan yang dia siapkan sendiri,” ujar Amiruddin.(sta/rmol/pojoksatu)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan