19 Bulan Nasib PPPK Terkatung-katung, Legislator PKS: Pemerintah Tak Siap Jalankan Skema Kedua

Ilustrasi-- para honorer yang berjuang untuk mendapatkan status PNS atau PPPK-- (jpnn/jawapos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih kembali mengkritisi pemerintah terkait penyelesaian honorer K2.

Di mana dalam kesepakatan bersama pemerintah (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara), untuk penyelesaian honorer K2 dilakukan tiga skema.

Skema pertama, penyelesaian lewat rekrutmen CPNS bagi honorer K2 berusia di bawah 35 tahun. Kedua, rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Ketiga, dikembalikan ke daerah bila tidak lulus CPNS maupun PPPK dengan catatan diberikan gaji setara UMR.

Sayangnya kata Fikri, pemerintah tidak siap menjalankan skema kedua. Sebab, sampai hari ini masih terus bermasalah.

“Tampaknya pemerintah belum siap menjalankan skema PPPK. Pemerintah tidak siap konsepnya,” kata Fikri kepada JPNN.com, Senin (28/9).

Ketidaksiapan pemerintah ini membuat honorer K2 yang lulus PPPK pada 2019 jadi korban.

Yang membuat politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bingung, penyelesaian PPPK masih dalam otoritas pemerintah pusat sehingga aneh bila prosesnya jadi panjang.

“Ini otoritas pemerintah pusat loh. Honorer K2 yang lulus PPPK sudah menunggu lama, sampai ada yang sudah masuk usia pensiun. Bahkan ada yang sudah meninggal tetapi NIP dan SK penggajian mereka belum jelas,” tuturnya.

Fikri mengaku sudah sering mendesak Mendikbud Nadiem Makarim untuk ikut mendesak penyelesaian PPPK ini. Sudah 19 bulan mereka menunggu tanpa informasi yang jelas dari pusat.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...