RUU Kejaksaan Dinilai Kembalikan Hukum ke Zaman Kolonial

Ilustrasi. Suasana Persidangan di PN Makassar.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (RUU Kejaksaan) dinilai akan mengembalikan sistem hukum di Indonesia kembali ke zaman Belanda. Sebab, RUU dinilai akan memberikan kewenangan yang berlebihan terhadap jaksa dalam penegakan hukum. Sedangkan Polisi hanya sebagai pembantu jaksa.

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, mengatakan RUU Kejaksaan jangan memberikan kewenangan berlebihan kepada Jaksa dalam menyelesaikan kasus pidana. Pasal di RUU Kejaksaan yang memuat memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Jaksa, sama saja dengan mengembalikan sistem hukum di Indonesi ke zaman kolonial Belanda.

“Kalau sekarang jaksa diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan, itu sebenarnya kita kembali pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) zaman Belanda dulu. Jadi balik lagi ke sono,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Minggu (27/9).

Dikatakannya, dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan, bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan UU.

Menurutnya prinsip RUU Kejaksaan tersebut seperti prinsip HIR dulu, dimana Jaksa sebagai penuntut sekaligus berwenang melakukan penyidikan. Sedangkan, Polisi hanya sebagai pembantu Jaksa.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...