Kandidat Pilkada Mamuju Saling Jegal, Keduanya Ajukan Sengketa Diskualifikasi

Kuasa Hukum Paslon nomor urut 1, Habsi Wahid-Irwan SP Pababari menyetor berkas permohonan sengketa Pilkada di Kantor Bawaslu Mamuju, Jl Pengayoman, Senin, 28 September. (SAHRUL ALIM/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Dua pasangan calon (Paslon) di Pilkada Mamuju mulai saling jegal menuju kotak suara. Kuasa hukum masing-masing Paslon mengajukan permohonan gugatan sengketa di Bawaslu.

Dalam permohonannya, masing-masing meminta Bawaslu mendiskualifikasi rivalnya. Tim Hukum Paslon nomor urut 2, Habsi Wahid-Irwan SP Pababari resmi menyetor permohonan sengketanyal Senin, 28 September. Gugatan ini menyusul permohonan gugatan sengketa yang lebih dulu dimasukkan kuasa hukum Sutinah-Ado Mas’ud, 24 September lalu.

Kuasa hukum Habsi-Irwan beranggapan Sutinah-Ado Mas’ud Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan menjadi calon di Pilkada Mamuju. Kuasa hukum masih meyakini ijazah Ado Mas’ud tidak sah dan inprosedural.

Meskipun, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu sudah memutuskan melalui gelar perkara bahwa ijazah Ado tak melanggar.

Kuasa Hukum Habsi-Irwan Akriadi mengatakan, Bawaslu harus menetapkan Habsi-Irwan calon tunggal di Pilkada Mamuju. Sebab, Sutinah-Ado tidak memenuhi syarat. Ijazah Ado tidak diyakininya tidak sah.

“Pernyataan Bawaslu melalui kajiannya di Gakkumdu bahwa mereka hanya mencocokkan antara nama ijazah dan nama yang di kampus. Kami makan uji secara hukum. Apakah memang prosedural atau inprosedural,” kata Akriadi, usai memasukkan permohonan di Sekretariat Bawaslu Mamuju, Senin 28 September.

Menurutnya, Kemenristekdikti sudah membuat aplikasi yang memungkinkan pengecekan ijazah. Namun, Gakkumdu tidak melakukan itu. Sementara Undang-Undang (UU) sudah menjamin persoalan itu.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...