Kandidat Pilkada Mamuju Saling Jegal, Keduanya Ajukan Sengketa Diskualifikasi

Kuasa Hukum Paslon nomor urut 1, Habsi Wahid-Irwan SP Pababari menyetor berkas permohonan sengketa Pilkada di Kantor Bawaslu Mamuju, Jl Pengayoman, Senin, 28 September. (SAHRUL ALIM/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Dua pasangan calon (Paslon) di Pilkada Mamuju mulai saling jegal menuju kotak suara. Kuasa hukum masing-masing Paslon mengajukan permohonan gugatan sengketa di Bawaslu.

Dalam permohonannya, masing-masing meminta Bawaslu mendiskualifikasi rivalnya. Tim Hukum Paslon nomor urut 2, Habsi Wahid-Irwan SP Pababari resmi menyetor permohonan sengketanyal Senin, 28 September. Gugatan ini menyusul permohonan gugatan sengketa yang lebih dulu dimasukkan kuasa hukum Sutinah-Ado Mas’ud, 24 September lalu.

Kuasa hukum Habsi-Irwan beranggapan Sutinah-Ado Mas’ud Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan menjadi calon di Pilkada Mamuju. Kuasa hukum masih meyakini ijazah Ado Mas’ud tidak sah dan inprosedural.

Meskipun, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu sudah memutuskan melalui gelar perkara bahwa ijazah Ado tak melanggar.

Kuasa Hukum Habsi-Irwan Akriadi mengatakan, Bawaslu harus menetapkan Habsi-Irwan calon tunggal di Pilkada Mamuju. Sebab, Sutinah-Ado tidak memenuhi syarat. Ijazah Ado tidak diyakininya tidak sah.

“Pernyataan Bawaslu melalui kajiannya di Gakkumdu bahwa mereka hanya mencocokkan antara nama ijazah dan nama yang di kampus. Kami makan uji secara hukum. Apakah memang prosedural atau inprosedural,” kata Akriadi, usai memasukkan permohonan di Sekretariat Bawaslu Mamuju, Senin 28 September.

Menurutnya, Kemenristekdikti sudah membuat aplikasi yang memungkinkan pengecekan ijazah. Namun, Gakkumdu tidak melakukan itu. Sementara Undang-Undang (UU) sudah menjamin persoalan itu.

“Kalau persoalan penginputan, itu dikembalikan lagi ke kampus. Saat ini, kami mengajukan lima bukti. Mungkin nanti ada tambahan. Nanti di persidangan kami buka bukti-bukti itu,” jelas Akriadi.

Terkait gugatan yang dilayangkan kuasa hukum Sutinah-Ado Mas’ud, Akriadi mengaku, belum menerima pernyataan tertulis Bawaslu secara resmi.

“Kami sangat siap menghadapi (gugatan, red) itu. Karena melihat materi gugatan yang sudah mereka nyatakan di media kami anggap kalau itu lemah,” papar Akriadi.

Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengaku, permohonan tersebut bakal diverifikasi. Kalau lengkap bakal diregistrasi dan kalau tidak lengkap maka diminta perbaikan.

Bawaslu, lanjut Rusdin, hanya diberi waktu 12 hari menyelesaikan permohonan itu melalui musyawarah sengketa. kalau misalkan permohonannya dinyatakan lengkap hari ini, tentu akan langsung diregistrasi.

“Tentunya membutuhkan energi yang banyak. Kemungkinan kami akan menginap di kantor. Tak ada lagi waktu untuk pulang,” pungkas Rusdin.

Sebelumnya, sehari usai penetapan calon, pasanganan penantang di Pilkada Mamuju, Sutina Suhardi-Ado Mas’ud (Tina-Ado) langsung melayangkan permohonan sengketa Pilkada ke Bawaslu Mamuju, Kamis, 24 September. Permohonannya meminta KPU Mamuju mendiskualifikasi atau membatalkan penetapan calon untuk pasangan petahana, Habsi Wahid-Irwan SP Pababari (Habsi-Irwan).

Kuasa Hukum Tina-Ado, Anwar Ilyas mengatakan pihaknya menyertakan 40 bukti berkas dugaan pelanggaran Habsi-Irwan. Petahana, kata dia, diduga telah menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah enam bulan sebelum tahapan Pilkada.

“Kami melihat penetapan paslon, ada yang tidak benar. Karena paslon petahana tidak memenuhi syarat. Ada hal yang dia langgar menurut UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat (2) dan (3). Jika terbukti calon itu bisa didiskualifikasi,” Kata Anwar Ilyas, usai menyerahkan bukti laporan di Bawaslu Mamuju, Kamis 24 September.

Paslon petahana diduga melanggar hal tersebut dan sanksinya tertuang dalam pasal 71 ayat 5 yakni harus didiskualifikasi.

“Pasal 71 ayat 2 itu tentang larangan mutasi. Pasal 71 ayat 3 itu tentang larangan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan. Semua itu dilakukan petahana berdasarkan 40 bukti yang kami serahkan,” jelas Anwar Ilyas.

Anwar Ilyas mengaku, timnya sangat teliti dan hati-hati memproses itu. Hasilnya memang harus diajukan sengketa. “Salah satu bukti pelanggaran itu yakni ada mutasi yang tidak sesuai. Penyalahgunaan program yakni Sahabat Rakyat. Target kami didiskualifikasi,” bebernya. (rul)

KONTEN BERSPONSOR

Komentar