Kinerja Penindakan KPK Jeblok, ICW: Pertama UU-nya Birokratis, Kedua Pimpinan yang Diduga Bermasalah

Ilustrasi gedung KPK (Antara)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan merosotnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bidang penindakan. Sebab selama semester I, hanya enam kasus korupsi yang ditangani KPK.

Peneliti ICW Wana Alamsyah menduga, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab mundurnya kinerja lembaga antirasuah dalam bidang penindakan. Kedua faktor tersebut yakni revisi Undang-Undang KPK dan pimpinan yang bermasalah.

“Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat penindakan di KPK yang menurut saya adalah terkait UU-nya yang birokratis. Kemudian kedua, sosok pimpinan yang diduga bermasalah,” kata Wana dalam diskusi daring, Selasa (29/9).

Imbas dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau revisi UU KPK, kini kinerja penindakan seperti penyadapan dan penyitaan barang bukti harus izin Dewan Pengawas KPK. Hal ini menambah panjang langkah teknis dalam kinerja pemberantasan korupsi di KPK.

Selain itu, terkait pimpinan KPK yang bermasalah. Terlebih, Ketua KPK Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik dalam kaitannya gaya hidup mewah dengan menumpangi hilikopter jenis limousine, dalam perjalan pribadi ke Baturaja, Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, Wana menyebut meski Firli kerap kali menggaungkan narasi pencegahan. Namun, hal ini harus seirama dengan upaya penindakan.

“Narasi pencegahan tapi tidak mengoptimalkan upaya penindakan, sebaiknya itu perlu dipikirkan kembali,” tegas Wana.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...