157 Pelanggaran Intoleransi di Era Jokowi

Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sikap intoleran di beberapa daerah di Indonesia masih terus berlangsung di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan menerangkan, perilaku intoleransi yang dia catat kebanyakan dilakukan pemerintah daerah berupa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB).

“Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran KBB dengan 157 tindakan,” ujar Halili dalam siaran pers, Selasa (29/9).

Ratusan tindak pelanggaran KKB tersebut di antaranya dalam bentuk tindakan langsung (violation by commission), peraturan intoleran dan diskriminatif (violation by rule), maupun pembiaran (violation by omission).

Bahkan perilaku seperti itu diakui kembali marak jelang setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Di mana, berbagai pelanggaran KBB dan ekspresi intoleransi menunjukkan peningkatan intensitas, paling tidak dalam sebulan terakhir ini.

Misalnya, yang terjadi pada 1 September lalu. Terdapat pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Kecamatan Napagaluh, Kabupaten Aceh Singkil.

Kemudian tanggal 13 September 2020 terjadi gangguan sekelompok orang intoleran atas ibadah terhadap jemaat HKBP KSB di Kabupaten Bekasi dan pada 20 September 2020 yang terjadi penolakan ibadah dari sekelompok warga Graha Prima Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor terhadap jemaat dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI).

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...