23 Koruptor Terima Diskon Hukuman Lewat PK, Begini Pembelaan Mahkamah Agung

Gedung MA

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) dinilai sangat royal dan mudah dalam memberikan diskon vonis terhadap para koruptor.

Publik pun khawatir, Peninjauan Kembali (PK) akan menjadi modus bagi tikus-tikus berdasi itu untuk mendapatkan penguranga putusan. Itu setelah MA memberikan diskon hukuman kepada total 23 koruptor.

Terbaru, MA memotong masa hukuman mentan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebanyak enam tahun.

Dari vonis sebelumnya 14 tahun penjara, menjadi hanya delapan tahun penjara.

Akan tetapi, anggapan itu dibantah Jurubicara MA, Andi Samsan Nganro.

Ia menyatakan, PK yang diajukan terpidana korupsi tidak bisa diterima begitu saja jika memang tidak ada alasan yang kuat.

Demikian disampaikan Andi Samsan dalam wawancara di Trijaya FM, Kamis (1/10/2020).

“Kalau diajukan itu kita periksa. Nah kita periksa itu seperti saya katakan, kita ketat. Dalam arti hati-hati, apakah memang beralasan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, MA sebagai badan hukum peradilan yang bukan penuntut, tidak bisa menolak PK yang diajukan dengan alasan hukum kuat.

“Kalau beralasan ya apakah kita harus menutup mata sebagai lembaga penegak keadilan?” ujarnya.

“Lembaga penegak hukum dan keadilan tempat orang mencari keadilan. Apalagi PK itu adalah beradil,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai anggapan PK jadi modus baru koruptor mengurangi hukuman adalah persepsi atau pendapat saja.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...