"Kami sependapat, diperlukan satu sistem. Ini perlu dikomunikasikan secara teknis kepada pengelola di daerah, semisal kadis (Kepala Dinas)-nya, agar mereka tahu persis, agar mereka bisa mengintegrasikan dengan sistem angkutan laut. Dan, tol laut terintegrasi ini bisa masuk ke sistem pemerintahan daerah, segera, nanti akan ada rapat kerja pimpinan daerah dan memasukan agenda pemanfaatan tol laut," jelas Tito
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan sebagai upaya peningkatan kinerja tol laut, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah termasuk pengembangan trayek hingga digitalisasi.
"Semisal dengan pengembangan trayek dengan pola hub dan spoke, melibatkan peran serta pelayaran nasional swasta, pengontrolan pembiayaan THC, melengkapi fasilitas bongkar muat di pelabuhan singgah T3P, perbaikan performa kapal dalam hal operasional dan pemeliharaan, dan pengembangan dan perbaikan sistem digitalisasi," jelasnya.
Terkait dengan jadwal dan tata kelola yang lebih baik, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditjen Hubla Kemenhub) telah menyiapkan platform digital Logistic Communication System (LCS).
Nantinya diharapkan dengan penerapan LCS, maka akan ada kemudahan melakukan purchase order dan consignee dapat memilih sendiri pemasok, JPT, dan jadwal kapal. Selain itu regulator juga dengan mudah memonitor proses bisnis yang terjadi dalam aplikasi LCS dari manapun.
Begitu pula jejak posisi kapal juga kini lebih mudah dan dinamis untuk dipantau. Berdasarkan data per 15 September 2020 tercatat sebanyak 30 trayek tol laut, 100 pelabuhan singgah (terbaru Pelabuhan Galela di Maluku Utara), total muatan berangkat sebesar 8.708 TEUS dan total muatan balik sebesar 2.552 TEUS.
