Tak Terelakkan, Gelombang PHK Jilid Dua

ILustrasi: Pixabay

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua sebagai dampak dari resesi tak terelakan.

Suplai pemerintah terhadap dampak buruk global lantaran pandemi Virus Corona (Covid-19) ini pun tak berpengaruh banyak terhadap gejolak yang ditimbulkan.

Kesenjangan sosial, angka kriminalitas, sampai mosi tidak percaya terhadap pemerintah ini pun marangsang semua elemen bergerak.

”Buruh yang begitu terdampak. Buruh yang menjadi objek vital dalam gerakan itu. Posisi ini akan dimanfaatkan lawan politik, mencari jalan, dengan bergulirnya anggaran dari cukung yang selama ini terdesak dengan kebijakan yang diterapkan,” jelas Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie, kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Rabu (30/9).

Dikatakan Jerry, Pemerintah tekag menargetkan tingkat pengangguran terbuka dalam rentang 7,7%-9,1% dan tingkat kemiskinan 9,2%-9,7% pada APBN 2021. ”Kalau sama-sama kita hitung, angka tersebut turun dibandingkan proyeksi pemerintah tahun ini. Dari paparan Menkue dan Menko di beberapa kesempatan, kita bisa pastikan bahwa indikatornya karena ada skenario terberat dampak pandemi Covid-19 yakni pengangguran mencapai 9,02% dan kemiskinan 10,98%,” terang Jerry.

Nah jika muncul memperkirakan pengangguran akan turun pada tahun depan tetapi disumbang oleh meningkatnya tenaga kerja di sektor informal ini klise. ”Ini hanya harapan dari pemerintah. Memberikan narasi sebagai alasan. Banyak pekerja yang terkena PHK tahun ini akan beralih ke sektor informal, seperti ojek online, berdagang di kaki lima, dan sebagainya itu hanya hitungan kasar. Berapa besaran angkanya pun kita tidak tahu karena belum ada data BPS yang menunjukan angka ril itu. Maka, angka BPS harus adjusment atau disesuaikan dengan kementerian terkait biar tak misinfomation,” ungkap Jerry.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...