Tolak APBD Perubahan 2020, DPRD Makassar Siap Ajukan Hak Angket

Anggota Banggar DPRD Makassar, Mario David (baju putih)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar secara resmi menolak draf APBD Perubahan Pemeritah Kota Makassar 2020. Sebabnya, penggunaan dana COVID-19 dinilai tidak transparan, hingga tidak adanya tinjauan inspektorat di APBD Perubahan tersebut.

Disamping itu, dokumen KUPA dan PPAS Perubahan terlambat disampaikan ke DPRD yang seharusnya sesuai ketentuan telah disampaikan pada Minggu pertama bulan Agustus 2020, namun baru disampaikan pada Minggu ke II September 2020.

Juru bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David mengatakan, PPAS Perubahan juga tidak sesuai dengan ketentuan Mandatory Ekspendetur yakni Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020, Permendagri No. 20 tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2020 tentang program prioritas pemerintah pusat untuk refokusing dan relokasi anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19 dan kesehatan serta penanganan ekonomi yang ditimbulkan.

“Harusnya anggaran itu dibuat dan dimasukkan ke dalam proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, prioritas yang diberikan oleh TPAD ini semua melaksanakan proyek yang luar biasa besar. Pertama terkait pendesterian Rp127 miliar, renovasi Losari sekitar Rp 20 miliar, dan pengadaan truk compactor Rp60 miliar,” terang Mario David, saat jumpa pers di kantor Makassar, Kamis (1/10/2020).

“Untuk apa kita mau laksanakan proyek besar itu padahal rakyat kita kelaparan. Jangan ngurus sampah dulu kita harus urus perut rakyat dulu, kerja rakyat dulu, bukan penampilan yang kita laksanakan. Harusnya dibuatkan program pengamanan ekonomi. Nah ini yang tidak ada di prioritas perubahan anggaran yang kami lihat oleh karenanya kami menolaknya,” ketus legislator Nasdem itu.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...