Tantang Moeldoko dan Istana, Din Syamsuddin: KAMI Bukan Orang-orang Pengecut!

Jumat, 2 Oktober 2020 18:29

Presidium KAMI, Din Syamsuddin.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Peringatan keras Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dibalas Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin mengingatkan agar Moeldoko dan Istana tidak usah melontarkan peringatan bernada ancaman.

Demikian disampaikan Din Syamsuddin melakui keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2020).

“Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman,” ingatnya.

Din menyatakan, KAMI juga tidak akan mundur dengan ‘ancaman’ dan peringatan keras dari Pemerintah.

“Bagi KAMI, semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan,” katanya.

Tokoh asal NTB ini juga mengingatkan bahwa orang-orang KAMI bukan orang sembarangan.

Sebaliknya, Din menyebut bahwa orang-orang KAMI adalah mereka yang berserah diri kepada Allah.

“KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya,” ingatnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga mengingatkan agar Moeldoko dan Istana tak sembarangan melontarkan tudingan kepada KAMI.

“Izinkan KAMI mewasiatkan kepada Bapak KSP Moeldoko dan para staf di Istana untuk tidak mudah melempar tuduhan kepada KAMI,” tegasnya.

Salah satunya, pernyataan Moeldoko yang menyebut bahwa gagasan yang dibangun KAMI selama ini membuat suhu politik memanas.

Din Syamsuddin lantas melontarkan pertanyaan kepada mantan Panglima TNI tersebut.

“Apakah KAMI yang memecah belah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI, yang patut diduga direkayasa bahkah didanai pihak tertentu yang justeru memecah belah rakyat?” tanya Din.

Din lantas membandingkan kritik yang disampaikan KAMI dengan kebijakan Pemerintah.

Yang menurutnya, selama ini kebijakan pemerintah cenderung tidak bijak, anti kritik sehingga berdampak langsung kepada masyarakat.

“Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan Pemerintah yang tidak bijak, anti kritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justeru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?” sambungnya.

Din juga membandingkan kritik KAMI demi menyelamatkan bangsa dan negara dengan langkah Pemerintah menumpuk hutang negara.

Sebab menurutnya, hutang tersebut jelas akan memberikan beban berat pada generasi penerus.

“Apakah KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara) ataukah Pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang negara yang jadi beban generasi penerus?” katanya.

Selain itu, Din juga menilai Pemerintah dan DPR RI selalu membuat Undang-Undang yang merugikan masyarakat.

“Dan, mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiyai sendiri tes kesehatan?” tanyanya lagi.

Kendati demikian, Din juga membenarkan pernyataan Moeldoko yang meyebut KAMI adalah sekelompok kepentingan.

“Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan,” beber Din.

Dia lalu menjabarkan sederet kepentingan yang dibawa KAMI. Yakni, meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan.

Mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada).

Mengingatkan Pemerintah agar serius memberantas KKN yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan.

“Dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK,” ujarnya.

Lalu, mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi.

Dengan mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri dan bukan untuk tenaga kerja asing (TKA)

“Dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh,” sambungnya.

Kemudian mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi.

“Yang intoleran dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI,” tegasnya.

Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat.(ruh/pojoksatu)

Bagikan berita ini:
7
9
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar