Hak dan Kepentingan Pekerja Tak Boleh Diabaikan, PKS dan Demokrat Tegas Menolak RUU Omnibus Law

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Demokrat di DPR RI kompak menolak penetapan Rancangan Undang Undangan (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja pada pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Sabtu malam (3/10) di Jakarta.

Anggota Baleg DPR Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyatakan, arah dan jangkauan pengaturan RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang. Fraksi PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.

“Sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materiil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang kita sepakati bersama,” ujar Ledia di Gedung DPR, Sabtu (3/10).

Ledia menambahkan ada beberapa catatan Fraksi PKS DPR RI. Pertama Fraksi PKS memandang pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemi Covid 19 ini menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.

Kedua, banyaknya materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan.

“Padahal Undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini,” ungkapnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...