Demokrat Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja, AHY: Berpotensi Meminggirkan Hak Kaum Pekerja

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut lima alasan mendasar partainya menolak pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja.

Pertama, Demokrat menilai RUU ini tidak memiliki kedaruratan untuk dibahas di tengah pandemi Covid-19. Memang sejak awal partai Demokrat menolak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona dan menyarankan agar pemerintah serta DPR fokus pada penanggulangan pandemi.

“Prioritas utama negara harus berorientasi pada upaya menangani pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19, dan memulihkan ekonomi rakyat,” tulis AHY di laman Twitter resminya, Minggu (5/10/2020).

Kedua, AHY memandang RUU ini sekaligus mengubah banyak undang-undang. Ia merasa tidak bijak jika memaksakan RUU yang kompleks ini dibahas secara kilat. “Masyarakat sedang membutuhkan keberpihakan negara dan pemerintah dalam hadapi situasi pandemi saat ini,” tegasnya.

AHY mengamini jika Indonesia butuh regulasi di bidang investasi dan ekonomi yang bisa memberi kepastian bagi dunia usaha dan pekerja mendapatkan keuntungan yang sama. “Tapi RUU Ciptaker berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita,” imbuhnya.

Yang keempat, AHY menganggap RUU ini menggeser semangat Pancasila karena mendorong ekonomi menjadi kapitalistik dan neoliberalisme. “Ekonomi yang bernafaskan Pancasila menghendaki pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Negara berkewajiban menghadirkan relasi pengusaha-pemerintah-pekerja (tripartit) yang harmonis,” tuturnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...